Perangi Risiko Penularan HIV AIDS Pada Bumil, Bayi, dan Pekerja Seks

JawaPos.com – Miris saat mengetahui bayi tak berdosa tertular HIV AIDS. Karena itu intervensi pencegahan penularan virus mematikan itu terus diupayakan oleh Kementerian Kesehatan, begitu pula pada ibu hamil.

Misalnya upaya peningkatan cakupan tes HIV pada populasi kunci HIV serta populasi yang rentan terhadap infeksi HIV. Termasuk ibu hamil, pasien TB, pasien Hepatitis C dan IMS, pasangan ODHA, dan pasangan populasi kunci.

Pada tahun 2022, Indonesia juga telah berkomitmen untuk mengeliminasi tripel infeksi HIV, sifilis, dan hepatitis B pada ibu hamil. Target yang ingin dicapai adalah kurang dari 50 kasus anak yang terlahir dengan infeksi ketiga penyakit tersebut per 100 ribu kelahiran hidup.

“Indonesia berkomitmen untuk menghentikan epidemi AIDS pada tahun 2030 dengan berupaya untuk mencapai target nasional,” kata Kepala Sub-Direktorat HIV/AIDS dan PIMS, Kementerian Kesehatan, dr. Endang Budi Hastuti, dalam konferensi pers, Senin (3/12).

Sasarannya 90 persen ODHA mengetahui status HIVnya, 90 persen dari ODHA yang tahu statusnya mengakses pengobatan antiretroviral, dan 90 persen dari ODHA yang memiliki jumlah virus yang sudah tertekan. Dia menjelaskan Kementerian Kesehatan juga berupaya untuk meningkatkan ketersediaan monitoring viral load pada ODHA yang melakukan pengobatan, sehingga dapat mengevaluasi kesuksesan pengobatan HIV.

Perangi Penularan Pada Kelompok Berisiko

Banyak ODHA yang termasuk populasi kunci, misalnya pekerja seks, transgender, narapidana, serta pengguna narkotika suntik, mendapatkan hambatan lebih besar dalam mengakses layanan. Oleh karena itu daftar poker, permasalahan HIV harus dipandang dari kacamata Hak Asasi Manusia untuk memastikan bahwa semua orang diperlakukan dengan hormat dan bermartabat di semua layanan kesehatan.

Pegiat HIV AIDS dari Jaringan Indonesia Positif (JIP) Verdy, menekankan pentingnya pendekatan berbagai strategi yang berbeda untuk mencegah ODHA putus obat. Pihaknya merekomendasikan agar Kementerian Kesehatan menggenjot akses pengobatan.

Caranya dengan mempertimbangkan regimen ARV yang lebih sederhana dan minim toksisitas, mengembangkan layanan mobile untuk akses ARV, memperluas upaya redistribusi layanan ARV dari layanan tersier (Rumah Sakit) ke layanan kesehatan primer (puskesmas) yang lebih dekat dijangkau oleh masyarakat, dan aturan pemberian ARV multi-bulan untuk ODHA yang sudah stabil tingkat kesehatannya. Hal-hal ini akan mempermudah ODHA dalam mempertahankan pengobatan sehingga perkembangan virus HIV pada ODHA dapat ditekan dan mengurangi resiko penularan.

(ika/JPC)